Dasar Hukum

Dasar Hukum Pembentukan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP Rokan Hulu), yaitu:

  1. Peraturan Presiden RI
    Nomor : 54 Tahun 2010
    Tanggal : 6 Agustus 2010
    Tentang : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  2. Peraturan Kepala LKPP
    Nomor : 5 Tahun 2012
    Tanggal : 7 Mei 2012
    Tentang : Unit Layanan Pengadaan
    Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan.

  3. Peraturan Daerah
    Nomor  : 5 Tahun 2016
    Tanggal : 10 Oktober 2016
    Tentang : Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

  4. Peraturan Bupati
    Nomor  : 30 Tahun 2016
    Tanggal : 08 November 2016
    Tentang : Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah