Blog Detail

28 Mei 2018

KEPALA ULP ROHUL : 67, 8 PROYEK TA. 2018 SELESAI DILELANG, NEGARA HEMAT 16,13 M.

 

Kepala ULP Rokan Hulu yang juga selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan bahwa dari 177 Paket Pekerjaan yang akan dilelang Tahun 2018, ULP Rokan Hulu sudah melelang 120 Paket pekerjaan atau 67,8%.  Apabila dibandingkan dengan tahun 2017 pada bulan yang sama (Mei), maka progres lelang tahun 2018 Jauh lebih cepat. Tahun sebelumnya prores lelang diakhir bulan mei hanya 12,21% sementara tahun 2018, dibulan mei telah mencapai 67,8%. Percepatan ini bermakna bahwa ada upaya dari Pemda Rokan Hulu untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, agar kegiatan lebih cepat terlaksana, cepat selesai sehingga lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat. Sebahagian besar kegiatan adalah kegiatan Peningkatan Jalan, Pembangunan Pasar Rakyat dan Pembangunan Sekolah baik di kota maupun tersebar di Desa-Desa di Kabupaten Rokan Hulu. Tentunya kegiatan-kegiatan ini sangat ditunggu oleh rakyat dan sebagai bukti bahwa Pemerintah Rokan Hulu memiliki komitmen untuk mempercepat realiasi janji-janji politik untuk membangun Desa Menata Kota. Jika tahun sebelumnya kegiatan fisik hampir seluruhnya selesai di Desember maka tahun ini diperkirakan sebahagian besar sudah selesai di Oktober 2018, hanya sebahagian kecil yang akan selesai di Desember 2018, yakni kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Bankeu, Karena proses kelengkapan pengangarannya baru selesai 25 mei 2018. Sementara proses lelangnya diperkirakan minggu pertama Juni sudah dilaksanakan, dan Insyaallah diawal Juli sudah terkontrak. 

 

ULP Rokan Hulu sampai saat ini masih berkomitmen menerapkan SPSE versi 4.2 secara penuh  100% untuk semua proses lelang. Karena dengan sistem ini proses lelang lebih transparan karena peserta lelang dapat mengkoreksi hasil evaluasi pokja ULP bila terdapat kesalahan, Peserta lelang dapat melihat semua dokumen Kualifikasi rekanan yang menyampaikan penawaran, jadi yang kalah akan dapat melihat dokumen kualifikasi yang menang. Maka apabila diyakini pokja ULP salah evaluasi maka silakan lakukan sanggahan, apabila belum puas dengan jawaban pokja maka silakan lakukan pengaduan ke APIP/ Inpektorat. Diterapnya sistem ini maka terlihat penyedia  sangat antusias mengikuti proses lelang. Ini dapat dilihat dari Indokator tingkat partisipasi peserta yang ikut menawar. Tahun ini partisipasi penyedia 6,8 artinya rata-rata lelang di ikuti oleh 6 sampai 7 Peserta. Sementara tahun sebelumnya hanya 4,2 atau rata-rata cuma di ikuti oleh 4 Perusahaan. Demikian juga dengan Sanggahan peserta terhadap hasil evaluasi Pokja ULP tahun ini menurun drastis dari tahun sebelumnya 10,94 % menjadi hanya 5,95%. Bagi kami ini adalah salah satu dari indikator tingkat kepuasan penyedia, semakin banyak sanggahan berarti semakin banyak penyedia yang tidak puas dengan kinerja Pokja ULP semakin sedikit sanggahan maka semakin sedikit rekanan yang tidak puas dengan kinerja Pokja ULP.

 

Indikator lain yang menunjukkan proses lelang lebih berdaya saing dapat dilihat dari efisiensi yang dihasilkan 104 Paket kegiatan yang sudah diumumkan dengan Pagu Rp. 157.500.528.156,- terdapat sisa lelang atau efisiensi sebesar Rp. 16.135.121.819,- atau lebih hemat sebesar 10,24%. Artinya bahwa melalui proses tender, ternyata bisa didapat produk yang sama dengan kualitas yang sama dengan harga yang lebih murah. Bukankah ini menguntungkan bagi daerah karena sisa lelang ini dapat digunakan kembali untuk pembangunan infrastruktur lain yang diperlukan masyakat yang tentunya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan keuangan yang berlaku. Menurut logika pemikiran saya justru yang perlu di curigai itu adalah harga penawaran yang hampir sama dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan dia keluar sebagai pemenang. Jangan dibalek mereka yang berani menawar dengan harga lebih murah, jika kemudian mereka menang di anggap ada kong kalikong dengan Pokja. Perlu di ingat bahwa pemenang yang nilai penawaranya rendah tetap punya kewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dokumen pemilihan yang sudah di sepakati. Rekanan baik dengan sendiri ataupun dengan persetujuan PPK nantinya tidak berhak mengurangi spesifikasi pekerjaan dilapangan. Pengurangan spesifikasi dapat dianggap pelanggaran. Jadi Tidak ada alasan dari penyedia yang nilai penawarannya turun 15% atau 20% nanti mengurangi volume pekerjaan, mengurangi campuran semen pada pekerjaan konstruksi, atau mengurangi ketebalan aspal dan lain-lain sebagainya. PPK bertugas untuk memastikan kualitas pekerjaan yang dilaksanakan tetap harus sesuai dengan dokumen kontrak. Apabila Rekanan melaksanakan tidak sesuai rekanan dapat di black list. Begitu juga jangan berpikir akan mendapat ekskalasi harga karena eksalasi harga hanya untuk pekerjaan yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 bulan. 

 

Sementara ketika ditanya apakah ada intervensi dari Bupati Rokan Hulu dalam proses pelelangan, dengan tegas Kabag ULP Rokan Hulu menjelaskan bahwa Bupati Rokan Hulu Tidak pernah mengintervensi pokja ULP dalam penentuan pemenang lelang. Pokja ULP diberi kebebasan dengan keprofesioanalnya untuk menentukan pemenang lelang. Justru harus di akui bahwa selama masa kepemimpinan beliaulah ULP Rokan Hulu semakin bisa mandiri dan independen, ini dapat dilihat dari kebijakan Bupati diantaranya; 1. Dengan menjadikan ULP sebagai Bagian tersendiri di sekretariat daerah, sampai saat ini 35% dari jumlah personil ULP adalah pegawai tetap tidak lagi di ambil dari OPD-OPD. Hal ini untuk mengurangi dan memutus mata rantai campur tangan atau intervensi dari OPD. 2. Proses Penunjukan Personil Pokja ULP tidak dapat lagi bersifat Bottom UP langsung dari Bupati tetapi harus melalu proses pengusalan dan perhitungan ABK oleh Kasubag Pelelangan Bagian Layanan Pengadaan. Jika sebelumnya Bupati bisa saja mengangkat, memberhentikan atau menganti Pokja ULP  maka saat ini tidak dapat lagi dilakukan, pengangkatan, pergantian anggota Pokja harus berdasarkan usulan dan analiasi ABK dari Kasubag Pelelangan. 3. Memberi kewenangan kepada Kepala ULP /Kabag untuk mendistribusikan penugasan pokja ULP terhadap paket yang dilelang. Jadi jika sebelumnya Pokja ULP Bersifat tetap maka saat ini pokja ULP bersifat dinamis, berganti-ganti terus dan bisa dipastian Bupati tidak tahu siapa pokja yang menangan Paket pekerjaan A dan siapa yang menangani paket pekerjaan B. 4. Adannya surat edaran nomor .. tanggal ..2. yang salah satu poinnya adalah Anggota Pokja ULP yang bekerja Penuh waktu di BLP tidak dapat dipindahkan dengan alasan apapun kecuali terbukti melakukan KKN dan melanggar peraturan yang berlaku, Apabila dipindahkan dari BLP harus dalam rangka naik jabatan. Adanya ketentuan ini tentu saja agar pokja ULP tetap profesional dalam bekerja, tidak usah takut di ancam akan di pindah ke daerah-daerah plosok. terakhir 5. Bupati tidak pernah melarang penerapan SPSE versi 4.2. Sebagaimana kita saksikan SPSE versi 4,2 bersifat sangat terbuka, semua peserta dapat ikut serta mengevaluasi dokumen kualifikasi peserta. Tidak ada yang disembunyikan. Artinya aplikasi ini memperkecil kemungkinan kecurangan dan mempersempit ruang gerak oknum-oknum yang ingin mengintervensi proses pelelangan. Nah…jika Bupati berkeinginan mengintervensi pelaksanaan pelelangan apa mungkin beliau mau membuat kebijakan seperti yang kami uraikan diatas.