Blog Detail

11 April 2018

Cegah Korupsi,ULP Rokan Hulu Pasang CCTV dan terapkan lelang dengan SPSE Versi 4.2 secara penuh

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang Jasa Pemerintah Daerah Rokan Hulu yang secara struktural berada di Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah, sangat berkomitmen untuk menghadirkan proses pengadaan Barang Jasa yang berintegritas, transparan, bebas intervensi dan Korupsi. Wujud komitmen ini di tunjukkan dengan keseriusan ULP dengan memindahkankan beberapa personil ASN bersertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa menjadi pegawai Penuh di Bagian Layanan Pengadaan (BLP). Tujuannya agar para personil pokja dapat bekerja lebih fokus, lebih profesional dan tentu saja tidak mudah disandra oleh oknum atasan mereka yang notabennya adalah pengguna anggaran kegiatan-kegiatan yang dilelang. Setidkannya pada ahir 2017 yang lalu Badan Pendidikan dan Kepegawaian Daerah telah memindahkan 8 orang persinil ke BLP sehingga saat ini dari 20 orang Anggota Pokja 9 orang adalah pegawai tetap di BLP/ULP. Langkah kedua untuk mengurangi ruang gerak oknum rekanan dan oknum pokja melakukan kong kalingkong alias persengkokolan dalam pelelangan maka seluruh ruang BLP, ruang pokja dan ruang tamu telah di pasang CCTV. Dengan dipsangnya CCTV ini maka semua aktivitas di wilayah BLP sudah terpantau dan terekam oleh CCTV. Dan  untuk meningkatkan kepuasan publik dan sebagai wujud keterbukaan ULP Rokan Hulu berencana dan sedang berlangsung telah menggunakan SPSE veri 4.2 dalam proses pelelangannya. Bahkan sampai saat ini ULP Rokan Hulu adalah ULP yang berani menerapkan lelang dengan SPSE veri 4.2 di propinsi Riau. Mayoritas daerah lain masih menggunakan SPSE versi 3,6 dan hanya sebahagian kecil menggunakan versi 4.2.

 

Samsul Kamar, selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan menjelaskan kan, bahwa SPSE versi 4.2 ini jauh lebih terbuka dibanding dengan SPSE versi sebelumnya, lebih mudah bagi rekanan maupun pokja dalam menggunakannya. Bahkan rekanan yang mengikuti lelang dan memasukkan penawaran akan dapat mengecek data kualifikasi rekanan Pemenang. Sehingga hasil evaluasi Pokja benar-benar dituntut dapat di uji atau disanggah oleh peserta apabila peserta melihat adanya ketimpangan evaluasi pokja. Dan tentunya diharapkan dengan digunakannya SPSE ini kepercayaan rekanan terhadap ULP Rokan Hulu menjadi lebih baik dari sebelum-belumnya. Terus apakah dengan dilakukannya pemasangan CCTV dan digunakannya SPSE versi 4.2 korupsi dapat di cegah ? Paling tidak langkah ini dapat mengurangi karena pada dasarnya korpsi dan intervensi lebih pada mentalitas dari para penyelengaranya, baik panitia, aparat pemegang kekuasan dan tentunya rekananya.

 

Untuk Tahun 2018 ini ULP Rokan Hulu telah menerima 80 Paket Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) dari OPD, atau 66,12% dari 121 Paket yang di rencanakan pada RUP aplikasi SiRUP.LKPP.go.id yang sudah di umumkan oleh para kepala OPD. Dari 80 Paket tersebut saat ini 65 Paket sudah dilelang, 11 Paket diantaranya sudah ditetapkan Pemenang. Dan masih terdapat 15 aket saat ini masih dalam proses kaji ulang oleh PPK dan Pokja. Melihat progres ini ULP Rokan Hulu optimis pelaksanaan pelelangan tahun ini jauh lebih cepat dari tahun sebelumnya dan diperkirakan di akhir Mei nanti sudah 95%, sedangkan sisanya tentunya menunggu hasil pekerjaan perencanaan yang saat ini masih tahap lelang.